Polemik Iklan Kampanye

Polemik Iklan Kampanye
Golkar Dan PKS
Seide Soal Soeharto


Usaha menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, tak pernah henti dilakukan Partai Golkar. Bahkan, PKS kini sudah ‘menjual-nya’ dalam iklan politik.

SETELAH sepuluh tahun reformasi, Soeharto ternyata masih mendapatkan tempat di hati bangsa Indonesia. Buktinya, pada peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember lalu, Partai Golkar kembali meminta kepada pemerintah agar pemimpin Orde Baru itu diberikan gelar pahlawan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga secara khusus membuat iklan yang berisi, salah satunya gambar Soeharto. PKS, dalam pesan iklan itu, akan meneruskan perjuangan para pahlawan. Iklan politik yang ditayangkan di stasiun televisi itu, memunculkan polemik. Terlebih, PKS dikenal dengan jargon partai bersih. Tampaknya, dalam soal Soeharto, PKS dan Golkar memiliki pandangan yang sama.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, hingga saat ini pihaknya tetap mengharapkan agar Soeharto diberikan gelar kepahlawanan oleh pemerintah. “Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, seharusnya lebih banyak melihat jasa-jasanya ketimbang kesalahannya,” ujarnya di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (10/11) lalu.
Agung menjelaskan, Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Karenanya, dirinya berharap usulan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dia juga berharap agar RUU tentang Pahlawan Nasional yang sudah menjadi agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bisa cepat dibahas.
”Supaya jelas kriterianya, mana yang pahlawan dan mana yang bukan. Kriteria inilah yang menjadi tuntutan undang-undang di kemudian hari,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Ikatan Masyarakat Pencinta Soeharto (Imaha) Iwan Panggu. Menurutnya, Soeharto tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa. Terlebih, penguasa Orde Baru itu juga telah berjasa dalam membangun Indonesia. “Kalau ada yang tidak suka kan cuma sebagian kecil saja,” tuturnya.
Iwan menjelaskan, sampai saat ini masa-masa kepemimpinan Soeharto banyak dirindukan masyarakat. Karena, kata dia, pada saat Soeharto memimpin, orang tidak sulit mendapatkan pekerjaan dan negara selalu aman. “tidak seperti sekarang,” keluhnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo menyampaikan, usulan pemberian gelar kepahlawanan kepada Soeharto telah dikirim sesaat setelah bekas Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) itu wafat. Namun, tuturnya, hingga kini belum ada respons dari pemerintah.
“Kita masih tunggu keputusan pemerintah,” kata Firman di Jakarta, Senin (10/11).
Dia mengaku, pihaknya akan membuat surat penegasan kembali mengenai usulan tersebut dan akan segera melakukan pendekatan kepada pemerintah. Dia menambahkan, Partai Golkar menilai Soeharto telah memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional.
“Golkar akan menanyakan kembali kepada pemerintah mengenai usulan itu (gelar pahlawan untuk Soerharto, red). Presiden kedua RI itu jangan hanya dilihat kekurangannya saja, melainkan jasa-jasanya di masa lalu juga dong. Kan setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan,” katanya.

Penuh Darah Dan KKN
Namun, hal ini disanggah Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Menurut Ray, Soeharto tidak layak disebut sebagai pahlawan, apalagi sebagai guru bangsa. “Siapa yang bilang Soeharto pahlawan nasional? Sampai saat ini belum jelas kedudukannya, apakah sebagai pahlawan atau penjahat,” ungkapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Bekas aktivis 98 itu menilai, selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto hanya menyumbangkan peradaban buruk bagi bangsa Indonesia. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan yang logis untuk menyebut Soeharto sebagai pahlawan, termasuk dimasukkan dalam kategori guru bangsa.
“Era Soeharto penuh darah, KKN, moral busuk,” ujarnya ketus.
Sependapat dengan Ray, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)-PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan, Soeharto sampai akhir hidupnya terindisikasi korupsi dan melanggar HAM. Karena tak pernah ada kejelasan dengan status hukum itu, kata Budiman, sangat tidak pantas Soeharto dijadikan sebagai pahlawan ataupun guru bangsa.
“Soeharto tidak patut dijadikan teladan. Saya yakin rakyat Indonesia pun tidak akan setuju kalau Soeharto dianggap sebagai pahlawan, apalagi sebagai guru bangsa. Coba aja minta komentar warga Indonesia, saya yakin lebih dari separuhnya tidak akan setuju,” ucapnya.
Calon legislatif dari PDIP ini menambahkan, untuk bisa menjadi pahlawan, diharuskan memiliki syarat tertentu. Dengan demikian, kata dia, tidak semua tokoh harus diangkat menjadi pahlawan. “Menjadi pahlawan, juga bukan berarti bisa menjadi guru bangsa. Guru bangsa itu sumber spiritual bangsa dan Soeharto tidak layak untuk itu,” tandas Budiman Sudjatmiko.
Penolakan juga disampaikan budayawan Revitriyoso Husodo. Menurut dia, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak tepat dan tidak ada urgensi yang tepat untuk penganugerahan tersebut. “Apalagi, Soeharto itu sangat berperan dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat. Jadi mana bisa seorang pelanggar HAM jadi pahlawan,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Bekas ketua umum Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker) ini mengatakan, usulan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto hanyalah manuver dari kelompok tertentu untuk membersihkan dosa penguasa Orde Baru tersebut. Penanugerahan gelar itu, kata dia, menjadi pintu masuk dan pembenaran bagi kalangan militer untuk kembali berkuasa.
“Soeharto juga tidak layak disebut guru bangsa. Kalau disebut sebagai guru bangsa dalam hal nilai-nilai militeristik dan paham anti demokrasi mungkin ya,” katanya. n CR-3/TIF

///////////////////

Muchsis Malik
Direktur Kepahlawanan Departemen Sosial

Kalah Ilmiah Dibanding
Bung Tomo Dan M Natsir

DIREKTUR Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Departemen Sosial (Depsos) Muchsis Malik menyatakan, Soeharto memang pernah diusulkan menjadi pahlawan nasional pada tahun 2007. Namun, kata dia, usulan tersebut tidak lolos disebabkan ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satunya terkait pertanggungjawaban ilmiah.
“Saat itu, kami minta kepada pengusul, mana hasil seminar ilmiahnya. Ternyata nggak masuk-masuk sampai sekarang,” beber Muchsis.
Muchsis menerangkan, Soeharto ketika itu termasuk dalam dua puluh tujuh nama calon pahlawan nasional yang diusulkan oleh perorangan, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah pada Periode 2007. Namun, setelah melalui proses seleksi, hanya sebelas orang yang lolos verifikasi Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) dan kemudian mengerucut menjadi empat nama.
Dia mengatakan, keempat pahlawan baru itu adalah, mantan Perdana Menteri M Natsir, Bung Tomo dan Abdul Halim asal Majalengka, Jawa Barat. “Tiga orang sebagai pahlawan nasional dan satu mendapat bintang jasa Mahaputra Utama, almarhum Petta Lolo La Sinrang asal Sulawesi Selatan,” beber Muchsis.
Secara terpisah, Kasubdit Kepahlawanan Keperintisan dan Tanda Jasa Depsos Muhammad Nur Sholeh menjelaskan, setiap unsur masyarakat di daerah, maupun instansi di bawah pemda berhak mengajukan nama pahlawan lokal. Daftar pengajuan nama pahlawan itu akan disaring di level pemda oleh elemen sejarawan lokal dan diajukan secara administratif kepada Depsos.
“Depsos hanya terlibat di level administratif. Sedangkan secara substansial akan dibahas di sidang BPPP (red; Badan Pembina Pahlawan Pusat) yang beranggota sejarawan dan ahli,” ujar Nur Sholeh.
BPPP, lanjut dia, menggelar sidang penetapan pahlawan lima kali dalam setahun. Dalam sidang tahunan tersebut, beberapa aspek yang menentukan kelayakan seorang tokoh untuk diakui sebagai pahlawan nasional. Di antaranya, hasil penelitian tentang tokoh tersebut, riwayat perjuangan di daerah, seminar tentang tokoh tersebut, dan hasil seminar yang menyertakan aspek legal.
“Dalam beberapa kejadian, yang membuat tokoh pahlawan itu gagal diakui sidang adalah karena materi referensi yang diajukan daerah tergolong miskin fakta atau bukti-bukti baru yang membatalkan status tokoh tersebut sebagai pahlawan,” paparnya.
Nur Sholeh lantas menggambarkan salah satu suasana sidang BPPP. Menurut dia, pernah terjadi perdebatan hingga adu argumen ilmiah sampai melibatkan data-data dan teks asli dalam bahasa Belanda dan bahkan arsip dalam tulisan Jawa. Rata-rata, jelas dia, tebal referensi untuk menentukan status pahlawan seorang tokoh mencapai ratusan halaman. n CR-3/JPNN

//////////////////////

JJ Rizal
Peneliti Sejarah
Pahlawan Itu Memberi Keteledanan

PENELITI sejarah JJ Rizal mengatakan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dinilai sebagai manuver politik menjelang Pemilu 2009. “Itu kepentingan Partai Golkar untuk merebut kekuasaan kembali dengan menjadikan Soeharto sebagai alat,” ungkapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, usulan tersebut lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Sebab, kata dia, Partai Golkar lebih mengutamakan kepentingan politik dan tidak memperhatikan pertimbangan sejarah. “Kita tahu kok Soeharto itu lebih banyak dosanya daripada jasanya,” tukasnya.
Rizal berpendapat, seharusnya gelar pahlawan itu diberikan kepada orang-orang yang memang benar-benar berjasa dan dianggap telah memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat. “Pahlawan itu dipandang karena keteladanannya. Kalau Soeharto, mana bisa dibilang pahlawan,” ujarnya. n CR-3

(Dimuat di harian Rakyat Merdeka Edisi kamis 13 November 2008)