Anggaran DPR Naik

Kerterpurukan ekonomi nasional akibat dampak krisis finansial global, tak membuat DPR prihatin. DPR justru menaikkan anggaran hingga Rp 300 miliar.



DARI total kenaikan anggaran DPR tahun 2009 tersebut, Rp 118,1 miliar justru dialokasikan untuk kunjungan ke luar negeri. Kenaikan anggaran di tengah keterpurukan ekonomi nasional itu menimbulkan tanda Tanya besar. Terlebih, pada 2009 itu sudah memasuki masa Pemilu 2009.
Tentang kenaikan anggaran DPR 2009 ini diungkapkan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Aziz. Kata dia, anggaran DPR untuk tahun 2009 naik dari Rp 1,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 2,021 triliun. Dari jumlah tersebut didapat kenaikan hingga Rp 300 miliar.
“Usulan semula Rp 2,3 triliun, tapi yang akhirnya disetujui Rp 2,021 triliun, kata politisi Partai Golkar ini, Senin (24/11) lalu.
Sebenarnya, bila ditilik lebih jauh, kenaikan itu bertolak belakang dengan pernyataan yang pernah disampaikan Ketua DPR Agung Laksono. Dalam konferensi pers pada 2 Januari 2008 lalu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, pada tahun 2008 kegiatan studi banding yang sifatnya non-legislasi akan dihapus.
Kata Agung saat itu, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk penghematan. Sementara untuk pembuatan UU tetap diperlukan, dan dibatasi. Agung mengaku belum mengetahui perihal kenaikan anggaran DPR untuk tahun 2009. Dia berjanji akan mengecek pagu anggaran DPR tahun 2009.
“Kalau pun anggaran DPR tetap dibandingkan tahun sebelumnya, sebenarnya nilainya turun jika inflasi diperhitungkan,” ujar Agung Laksono.
Karena itu, Direktur Indo Parliamentary Center (IPC) Sulastio menyesalkan kenaikan tersebut. Dia mengatakan, kenaikan anggaran DPR 2009 sangat patut dipertanyakan. Terlebih lagi, kata dia, sebagian besar anggaran tersebut akan dihabiskan untuk studi banding ke luar negeri.
“Waktu kerja untuk anggota DPR periode 2004-2009 kan tidak lama lagi. Apalagi menjelang pemilu, pastinya mereka bakalan sibuk kampanye,” ungkapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Tio menilai, sangat riskan apabila kenaikan anggaran DPR benar-benar diketuk palu. Pasalnya, kata dia, masa kerja Dewan saat ini sudah sangat sempit dan tidak memungkinkan untuk melakukan studi banding. Di samping itu, sebut dia, kalau pun benar anggaran itu diperuntukkan untuk anggota DPR periode berikutnya, sangatlah tidak logis.
“Bagaimana mungkin yang merencanakan Dewan yang sekarang, digunakan untuk Dewan yang berikutnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, seharusnya dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang (UU), DPR dapat lebih mengoptimalkan keberadaan staf ahli ketimbang studi banding. Staf ahli, katanya, harus diberdayakan dan diberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan Dewan.
“Kalau pun mau studi banding, lakukan saja itu via internet. Teknologi sudah canggih kok,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, kenaikan anggaran DPR untuk Tahun 2009 perlu dicurigai. Dia khawatir kenaikan anggaran dipergunakan untuk kegiatan Pemilu 2009. “Jangan-jangan nantinya negara dipaksa mengalokasikan anggaran kepada mereka (DPR, red) justru untuk membiayai kegiatan kampanye mereka,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Kalau pun benar, kata Ray, kegiatan ke luar negeri dengan biaya yang begitu besar merupakan hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab, kalau tujuannya terkait dengan produk UU, DPR mesti lebih mengoptimalkan peran dan fungsi staf ahli Dewan. “Kalau masih saja studi banding yang jadi andalan, lantas buat apa keberadaan staf ahli yang mereka rekrut. Jangan hambur-hamburkan uanglah,” ucapnya.
Ray yakin, anggaran itu akan sia-sia. Karena, dalam masa kerja yang tidak lama lagi ini para anggota dewan tidak akan bisa melakukan kegiatannya sebagai wakil rakyat. Semua anggota akan tersita waktunya untuk kegiatan partai.
“Waktu mereka kan sempit, tinggal beberapa bulan lagi. Kalau mereka mau berkontribusi membantu ekonomi nasional dari dampak krisis, lebih baik mereka berupaya turut mendorong peningkatan produksi dalam negeri, daripada anggaran dewan mereka habiskan untuk menyumbang devisa negara lain,” pungkasnya.



Parameternya Harus Jelas
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Arif Nur Alam mengatakan, kenaikan anggaran DPR tahun 2009 ini sungguh mengecewakan rakyat. “Kenaikan itu benar-benar fantastis dan harus dipertanyakan. Masa’ lebih banyak digunakan untuk kunjungan ke luar negeri,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Naiknya anggaran DPR hingga Rp 300 miliar, lanjut Arif, sangat tidak realistis. Apalagi, DPR lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang tidak menunjang optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan budget. “Apalagi sekarang ini kan banyak anggota Dewan yang lebih banyak menghabiskan waktunya buat kampanye. Kenaikan itu sudah pasti mubazir kan,” ucapnya.
Ditegaskan Arif, naiknya anggaran itu tidak sesuai dengan komitmen Ketua DPR Agung Laksono yang akan melakukan revitalisasi pengalokasian dan penggunaan anggaran Dewan. Dia meminta Agung Laksono harus segera melaksanakan komitmennya. “DPR harus melakukan transparansi anggaran,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro juga mempertanyakan kenaikan anggaran DPR sebesar Rp 300 miliar untuk tahun 2009. Dia mengatakan, jika kenaikan tersebut benar dipergunakan untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan, maka parameternya harus jelas.
“Kalau parameternya adalah produk UU, saya pikir gak tepat. Toh, RUU saja banyak yang terlantar di DPR,” kata Ismed kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dikatakan Ismed, hingga saat ini saja DPR tidak menunjukkan peningkatan kinerja secara signifikan, terlebih sekarang waktu dan tenaga mereka terkuras untuk kegiatan Pemilu 2009. Jadi, kata Ismet, sebaiknya DPR lebih berhati-hati dalam merencanakan anggaran dewan.
“Selain itu, DPR harus segera melakukan transparansi anggaran kepada publik. Hal ini, katanya, agar tidak kontraproduktif dengan hukum” cetusnya.
Terkait dengan anggaran DPR yang lebih banyak dialokasikan untuk biaya ke luar negeri, Ismet menuturkan, saat ini tidak ada urgensinya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Sebab, dia berpendapat, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja dewan tanpa harus studi banding ke luar. n CR-3



Eva Kusuma Sundari
Anggota Panitia Anggaran DPR
Tolak Ukurnya Akuntabilitas

PANITIA Anggaran DPR asal PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, DPR menggunakan akuntablititas sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran DPR. Dia mengatakan, jika kenaikan anggaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel, maka kenaikan anggaran sebesar Rp 300 miliar dari tahun sebelumnya bisa diterima.
“Sayangnya tidak setiap anggota tahu budget tersebut, karena tidak diparipurnakan. Maka prosesnya yang tidak akuntabel,” ungkapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Eva menjelaskan, tidak ada formula khusus untuk menentukan angka yang ideal dalan penyusunan anggaran tersebut. Tapi, yang pasti setiap kegiatan DPR harus jelas outputnya. “Jadi, jika ke luar negeri kebanyakan berkaitan dengan fungsi legislasi DPR, maka harus ada output yang terukur. Sepatutnya, kegiatan ke luar negeri dilaporkan kepada publik agar dipahami workplannya,” terangnya.
Terkait dengan kinerja Dewan yang rendah, tambah Eva, harus dikaitkan dengan penyebab strukturalnya. Betapa lemahnya supporting system DPR sehingga kapasitas DPR menjadi rendah. “Semoga upaya penguatan kapasitas DPR melalui Susduk segera efektif sehingga inefesiensi akibat system dan mekanisme kerja DPR bisa ditekan di periode mendatang,” pungkasnya. n CR-3



Sebastian Salang
Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
Sudah Jadi Kebiasaan

KETUA Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, kenaikan anggaran DPR sudah menjadi kebiasaan dan terjadi setiap tahun. Bahkan, kata dia, boleh jadi kenaikan anggaran pada setiap tahun sudah menjadi suatu keharusan alias wajib ain.
“Walaupun kenaikan itu tidak ada korelasinya dengan peningkatan kinerja Dewan,” kata Sebastian kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia memperkirakan, anggaran DPR Tahun 2009 akan banyak meningkat pada belanja proyek pembangunan infrastruktur dan perjalanan luar negeri, serta perjalanan dalam negeri.
“Saya prediksi mereka (DPR, red) akan lakukan itu ketimbang untuk dukungan peningkatan kinerja, karena mereka memang tidak sensitive dengan persoalan rakyat. Penghematan yang pernah disuarakan hanya slogan,” tandasnya. n CR-3

Tabel
Rincian Anggaran DPR 2009
1. Kegiatan parlemen internasional : Rp 6,746 miliar
2. Kegiatan parlemen regional : Rp 4,845 miliar
3. Kegiatan parlemen bilateral : Rp 7,544 miliar
4. Kunjungan kerja ke luar negeri
dalam rangka penetapan RUU Usul DPR : Rp 24,428 miliar
5. Badan legislatif : Rp 2,721 miliar
6. Pembahasan 20 RUU : Rp 36,643 miliar
7. Panitia anggaran : Rp 2,67 miliar
8. Asuransi perjalanan ke luar negeri : Rp 1,503 miliar
9. Kunjungan komisi : Rp 23,929 miliar
10. Kunjungan komisi I dalam rangka kasus
Spesifik : Rp 3,065 miliar
11. Kunjungan Badan Kehormatan : Rp 2,513 miliar
12. Studi komparasi : Rp 1,485 miliar