Ribut-ribut soal penjualan murah LNG Tangguh karena ditengarai merugikan negara, ternyata belum memikat hati KPK. Masih dianggap perdata.
ANTASARI Azhar, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang tidak mengatakan secara jelas bahwa KPK belum berminat menangani kisruh penjualan murah LNG Tangguh. Soalnya, kasus tersebut termasuk kasus perdata. Selain itu, kerugian negara juga masih sebatas dugaan, dan belum ada kepastian.
“Soal kontrak, berarti domainnya perdata. Kecuali dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau tindak pidana. KPK tidak ngurusi perdata,” kata Antasari usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Dia mengatakan, penetapan indikasi korupsi dalam kasus penjualan LNG Tangguh, harus terpenuhi empat unsur terlebih dahulu. Yaitu memperkaya diri sendiri, melanggar kewenangan, melawan hukum dan merugikan keuangan negara. "Masalah dugaan kerugian negara dalam kontrak, harus dilihat apakah ada kerugian negara atau pelanggaran hukum. Kita harus lihat secara keseluruhan,” terangnya.
Ditanya apakah KPK akan mengusut kasus penjualan gas Tangguh ke Cina karena dijual dengan harga murah? Antasari menjawab singkat. ”Saya tidak mau terburu-buru mengomentarinya,”pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, kontrak LNG Tangguh merupakan kesepakatan pembelian gas alam dengan Cina. Kebijakan penjualan LNG Tangguh dilakukan di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, tim negosiasi Indonesia dipimpin oleh suami Mega, Taufik Kiemas.
Kontrak tersebut seakan-akan menjadi senjata makan tuan. PDIP yang memprakasia panitia angket BBM ‘dipukul’ balik pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut formula penentuan harga LNG Tangguh sebagai yang terburuk karena sangat merugikan Indonesia.
Ada dua kesalahan yang ditemui dalam kontrak dengan Cina. Pertama, harga yang ditentukan ekuivalen dengan tingkat persentase tertentu, yakni lima persen. Dia mengatakan, LNG Arun, 30 tahun lalu harga jualnya 7,5 persen dari harga minyak per barel saat itu. Begitupun dengan LNG Bontang yang 25 tahun lalu bisa 15 persen dari harga minyak per barel.
"Kenapa ini hanya 5 persen pada harga minyak yang ada," tanya Kalla. Dia menambahkan, kesalahan kedua adalah harga minyak dipatok tidak boleh lebih dari 25 dolar AS.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam sidang kabinet 28 Agustus lalu memutuskan untuk segera melakukan renegosiasi kontrak Tangguh. SBY menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani secepatnya membentuk tim renegosiasi. Tim ini nantinya akan berkoordinasi dengan menteri terkait dan bekerja di bawah pengawasan Wapres Jusuf Kalla.
“Upaya renegosiasi kontrak LNG Tangguh untuk Provinsi Fujian, Cina untuk mencegah potensi kerugian negara. Kalau tidak diperbaiki, akan besar sekali kerugian negara dibandingkan kontrak-kontrak gas lain seperti di Bontang dan Arun,” kata Presiden saat memberi pengantar rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Anggota Komisi VII DPR asal F-PDIP Effendi MS Simbolon tidak terima dengan tudingan Jusuf Kalla. Dia menantang Kalla untuk melakukan price review, bahkan jika perlu hingga diterminasi. "Harga yang ditawarkan Indonesia saat itu sudah tinggi. Kalau SBY-JK semangat untuk membuka kontrak ini silakan. PDIP akan terbuka," kata Simbolon dalam diskusi Carut Marut Pengelolaan LNG dan LPG di Jakarta.
Sekjen PDIP Pramono Anung dalam siaran persnya menambahkan, harga LNG ketika itu sudah sangat baik. Soalnya formula harga dunia mulai beralih dari seller market ke buyer market. Kata dia, menjelang akan dikembangkannya proyek Tangguh, muncul sejumlah negara produsen baru. Yaitu Qatar, Oman, Nigeria, Aljazair, Australia, Alaska dan Sakhalin.
“Harga ditetapkan melalui tender karena banyaknya negara menjadi produsen LNG," ucapnya.
Pernyataan Pramono Anung diamini Pemerintah China melalui Dubes Cina yang baru untuk Indonesia, Zhang Qiyue. Qiyue menilai kontrak LNG Tangguh ke Fujian Cina sudah dalam koridor yang saling menguntungkan. Dia meminta semua pihak melihat kembali kontrak yang ditandatangani kedua Negara pada tahun 2002 dan juga sejarah kontraknya.
"Saat itu telah diputuskan secara G to G (government to governement)," kata Qiyue seusai bertemu dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (1/9) lalu. n CR-3(Rachmat Nugraha)
/////////////////
Kurtubi
Direktur CPEES
Tepat Kalau Wapres Minta
DIREKTUR Center for Petroleum and Energy Economics Studies, Kurtubi memaklumi jika Jusuf Kalla marah ketika mengetahui harga jual gas LNG Tangguh ke Cina hanya 3,8 dolar AS per mmbtu, sedangkan harga di pasar internasional sendiri 20 dolar AS per mmbtu. Oleh karena itu, rencana renegosiasi kontrak LNG Tangguh harus mendapatkan dukungan demi keuntungan kedua belah pihak.
“Saya rasa langkah Wapres tepat untuk meminta Cina memperbaiki kontrak. Tapi harus diikuti hasilnya seperti apa, kalau kenaikannya terlalu kecil tentu harus ada kebijakan. Harga LNG harus dikaitkan dengan harga minyak yang tidak usah dipatok,” kata Kurtubi kepada Rakyat Merdeka, Jumat (12/9) lalu.
Dia menyarankan jika Cina enggan memperbaiki harga jual atau kenaikannya terlalu kecil, sebaiknya pemerintah segera memutuskan kontrak LNG Tangguh. “Lebih baik bayar default 300 juta dolar AS dari pada melanjutkan kontrak yang merugikan itu,” ujarnya.
Kurtubi mengakui, pemutusan kontrak akan menimbulkan ganjalan pada hubungan bilateral kedua negara. Tapi, tuturnya, Indonesia tidak perlu khawatir selama tim renegosiasi dapat menjelaskannya secara baik. Sebab, di mana pun kontrak itu harus menguntungkan bagi kedua belah pihak.
“Potensi kerugian ini akan makin bengkak jika formula tidak dapat diubah dan dalam 25 tahun ke depan harga minyak dunia berada di atas 120 dolar AS per barrel,” katanya.
Pemembentukan tim renegosiasi yang diketuai Menko Perekonomian akan mendapatkan tantangan yang berat. Soalnya formula harga jual yang merugikan Indonesia ini sudah tertuang dalam kontrak dan pernah direnegosiasi pemerintah pada tahun 2006. “Namun saat itu hasilnya sangat minim. Batas harga minyak hanya naik dari 25 dolar AS menjadi 38 dolar AS per barrel. Padahal, tahun 2006, harga minyak sudah menembus 70 dolar AS per barrel,” ujarnya.
Dia mengatakan, secara teknis, tim renegosiasi kemungkinan akan menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh konflik kepentingan dari China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Soalnya, di satu sisi CNOOC merupakan pembeli LNG Tangguh di Fujian, di sisi lain CNOOC merupakan bagian dari pemilik/penjual dengan kepemilikan saham di Proyek LNG Tangguh sekitar 17 persen.
“Tim renegosiasi harus berusaha maksimal agar formula harga jual menggunakan harga minyak mentah yang tidak boleh dibatasi. Receiving terminal LNG di Jawa juga harus segera dibangun. Jika Cina tidak mau, maka sebaiknya pengapalannya ditangguhkan atau dibatalkan. Lebih baik baik dialihkan ke Jepang, dan sebagian untuk domestik,” tuturnya sembari meminta Departemen ESDM dan BP Migas bertanggung jawab. n CR-3 (Rachmat Nugraha)
/////////////////////////////////
“Menteri Purnomo Otak Transaksi LNG Tangguh”
WAKIL Ketua MPR Aksa Mahmud mengatakan, orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kontrak LNG Tangguh bukanlah Megawati, melainkan Purnomo Yusgiantoro. Karena, menurutnya, pada saat penandatanganan kontrak, saat itu Purnomo menjabat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben).
"Dialah (Purnomo Yusgiantoro, red) otak dari transaksi LNG Tangguh. Megawati sebagai presiden waktu itu sudah pasti mendapatkan informasi dari Purnomo sebagai bawahannya. Jadi, tidak mungkin Megawati tahu masalah itu kalau bukan dari menteri terkait,” kata Aksa.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sendiri di hadapan wartawan menyatakan, dirinya mempersilakan berbagai pihak untuk melakukan investigasi. Dia yakin yang dilakukannya waktu itu sudah transparan. Kata dia, cost pembangunan LNG Tangguh saat itu rendah, makanya ketika itu harga rendah justru menguntungkan Indonesia.
“British Petroleum saja, berani investasi sebesar Rp 55 triliun. Kalau tidak, mana dia mau dan sudah kita cek waktu itu menguntungkan,” tegas bekas presiden OPEC itu.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo menuturkan, sangat sulit untuk mengetahui berapa harga yang tepat untuk gas. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, seperti lokasi sumber gas, tujuan pengiriman, dan biaya angkutnya. “Apabila semua itu sudah diperhitungkan, maka harga yang wajar baru bisa disebutkan,” katanya kepada Rakyat Merdeka.
Dia mengatakan, harga jual LNG Tangguh saat kontrak telah disepakati hanya 2,4 dolar AS per million metric british thermal unit (mmbtu). Harga itu dinegosiasikan kembali pada tahun 2006 menjadi 3,8 dolar per mmbtu. “Sedangkan harga minyak mentah waktu itu berada di level 38 dolar AS per barel. Jadi harga tersebut telah sesuai dengan harga, demikian pula formulasi perhitungannya,” jelasnya.
Evita menjelaskan, renegosiasi kontrak Tangguh bisa saja tercapai, tapi tidak dapat ditargetkan kisaran harga yang mampu disepakati. Dia mengatakan, tidak mudah menaikkan harga karena di dalam kontrak tertera renegosiasi ulang dapat dilakukan empat tahun sekali. “Ini kan baru dua tahun, dan baru bisa terealisasi pada tahun 2010,” pungkasnya. CR-3
////////////////////////
Tjahjo Kumolo
Ketua Fraksi PDIP DPR-RI
Kontrak LNG Senoro Lebih Rugikan Negara
KETUA Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menuturkan, kontrak LNG Senoro yang dibuat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemerintah Jepang pada tahun 2007 lalu posisinya tidak lebih baik dari kontrak LNG Tangguh. Kontrak itu, sebut dia, karena hanya menguntungkan Mitsubshi Incorporation dan PT Medco Energi Internasional.
“Sedangkan Pertamina hanya diberikan 29 persen saja. Ini bertolak belakang dengan kebutuhan energi Indonesia yang saat ini kekurangan. Kalau mau tahu, itu harganya di bawah Fujian Tangguh," ungkap Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9) lalu.
Tjahjo menjelaskan, Mitsubshi Incorporation, sebuah perusahaan raksasa asal Jepang, akan membangun kilang LNG di Banggai, Sulawesi Tengah dan Medco Energi Internasional yang akan mengekploitasi paling lambat 2010. Kilang itu rencananya akan digunakan untuk menampung hasil produksi gas alam dari Lapangan Senora (Blok Senoro dan Blok Toili).
“Ini akan kita beberkan dalam debat publik yang akan diadakan di stasiun televisi swasta pada 17 september nanti,” tandasnya. n CR-3
(Dimuat di Rakyat Merdeka edisi 14 September 2008)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar